Di tengah Isu Deep State, Pakar Ingatkan Pentingnya Transparansi
Voyagers.id – Polemik mundurnya dua Direktur Jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum kembali mencuri perhatian. Menteri PU, Dody Hanggodo, bahkan sempat menyinggung adanya indikasi “deep state” atau jaringan kekuasaan informal di internal kementeriannya—sebuah pernyataan yang langsung memicu perdebatan.
Istilah “deep state” sendiri merujuk pada pengaruh kekuasaan tersembunyi dalam birokrasi. Namun, tanpa data yang jelas, narasi ini dinilai berisiko mengaburkan persoalan utama: tata kelola dan transparansi di dalam lembaga negara.
Sorotan semakin tajam saat Dody mengungkap pembentukan tim khusus bernama “Lidi Bersih” untuk membenahi internal kementerian. Langkah ini justru menuai kritik dari Internal Audit Watch yang menilai pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal. Keterlibatan unsur kejaksaan dalam tim ini pun dipertanyakan, mengingat proses hukum tetap harus berjalan melalui mekanisme resmi.
Pandangan serupa datang dari Julius Ibrani yang menegaskan bahwa evaluasi lembaga publik seharusnya berbasis sistem, bukan individu. Fokusnya ada pada efektivitas program dan pengelolaan anggaran, bukan sekadar menunjuk siapa yang bertanggung jawab.
Di sisi lain, Algooth Putranto mengingatkan pentingnya melihat kronologi secara utuh sebelum menarik kesimpulan. Ia menyoroti bahwa kedua pejabat—Dewi Chomistriana dan Dwi Purwantoro—baru menjabat saat temuan audit mulai muncul. Artinya, mengaitkan mereka langsung dengan potensi kerugian negara tanpa kejelasan konteks bisa menyesatkan opini publik.
Menariknya, di tengah polemik ini, laporan keuangan kementerian masih meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini justru memunculkan pertanyaan baru: di mana sebenarnya letak persoalan utamanya?
Sebagai latar belakang, polemik ini bermula dari pengunduran diri dua Dirjen pada Februari 2026, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait potensi kerugian negara yang sempat mencapai hampir Rp3 triliun dan kemudian direvisi menjadi sekitar Rp1 triliun.
Kini, di tengah berbagai spekulasi, satu hal jadi kunci: transparansi. Tanpa penjelasan berbasis data dan kronologi yang utuh, polemik ini berisiko berkembang menjadi persepsi liar—alih-alih menghadirkan kejelasan bagi publik.
