Dinamika di Balik Mundurnya Dua Dirjen Kementerian PU
Voyagers.id – Pengunduran diri dua pejabat eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum memicu perhatian publik terhadap dinamika internal lembaga yang mengelola proyek infrastruktur terbesar di Indonesia. Dua pejabat tersebut adalah Dewi Chomistriana, Direktur Jenderal Cipta Karya, serta Dwi Purwantoro, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, yang mundur hampir bersamaan dari jabatannya.
Keputusan ini dikaitkan dengan temuan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi kerugian negara dalam sejumlah proyek kementerian. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dua surat resmi auditor negara pada Januari dan Agustus 2025. Surat pertama mencatat potensi kerugian negara hampir Rp3 triliun, yang kemudian turun menjadi sekitar Rp1 triliun setelah evaluasi lanjutan.
Menurut Dody, auditor juga merekomendasikan pembentukan majelis ad hoc serta tim khusus di satuan kerja guna mempercepat pengembalian kerugian negara dari pihak ketiga. Namun karena rekomendasi tersebut belum berjalan optimal, ia memutuskan mengambil alih langsung proses penanganannya. “Saya tidak bisa membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor,” ujarnya.
Sorotan publik juga tertuju pada timeline jabatan kedua dirjen tersebut. Dewi Chomistriana baru dilantik pada Januari 2025, sementara Dwi Purwantoro mulai menjabat pada Juli 2025. Artinya, ketika temuan awal BPK muncul, masa jabatan keduanya masih sangat singkat—bahkan salah satunya belum menduduki posisi tersebut.
Dalam upaya menindaklanjuti temuan audit, Dody juga membentuk tim khusus yang ia sebut sebagai “lidi bersih”, yang bekerja dengan dukungan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperkuat pengawasan internal. Ia menyebut pengunduran diri kedua pejabat terjadi setelah tim tersebut mulai bekerja.
Meski demikian, mundurnya dua pejabat strategis dalam waktu hampir bersamaan dinilai tidak lazim dalam praktik birokrasi. Pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Irawan, menilai transparansi menjadi kunci agar publik memahami duduk perkara sebenarnya. Ia juga menyoroti perubahan nilai kerugian negara dari Rp3 triliun menjadi Rp1 triliun yang memunculkan berbagai pertanyaan.
Sebagai salah satu kementerian dengan anggaran terbesar, Kementerian Pekerjaan Umum mengelola ribuan proyek infrastruktur dengan pagu anggaran sekitar Rp118,5 triliun pada 2026—mulai dari pembangunan jalan, bendungan, irigasi, hingga sistem penyediaan air.
Dengan skala proyek yang sangat besar dan melibatkan rantai birokrasi panjang, peristiwa ini kembali memunculkan diskusi mengenai tata kelola dan transparansi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Apakah langkah ini bagian dari reformasi birokrasi yang lebih ketat, atau mencerminkan dinamika pengambilan keputusan di tingkat pimpinan kementerian? Hingga kini, pertanyaan tersebut masih menjadi perhatian publik.
